scan barcode wa
-
2024-10-09 00:37:42 Source:scan barcode wa
Browse(5258)
scan barcode wa,angkot 777,scan barcode wa jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah membuat peraturan atau undang-undang yang secara komprehensif mengatur pembangunan ekonomi secara digital, termasuk digital marketplace Sebab, kata Bamsoet yang akrab disapa, hingga saat ini belum ada satupun peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai digital marketplace. Hal itu disampaikan Bamsoet saat menguji mahasiswa S3 program doktor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Siti Yuniarti yang meneliti tentang 'Pengaturan Hukum Siber Dalam Platform Digital Marketplace Guna Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia' dalam sidang tertutup yang dilaksanakan secara daring dari Jakarta, Jumat (28/6). Menurut Bamsoet, kemajuan teknologi terutama teknologi digital telah mempermudah orang untuk mencari dan menemukan apa yang menjadi kebutuhannya. "Kemudahan dalam bertransaksi yang tadinya harus datang ke lokasi atau pasar, sekarang dengan adanya digital marketplacedapat dilakukan di mana pun dan kapan pun, asalkan jaringan komunikasi tersedia," ujar Bamsoet yang juga Dosen Tetap Pascasarjana S3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Dia menjelaskan platform digital marketplace harus diakui telah memberikan dampak dan pengaruh besar. Tidak saja terhadap kecepatan mencari dan menemukan yang apa dibutuhkan, tetapi juga berdampak secara signifikan terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi, serta peningkatan pendapatan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, teknologi digital juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam penggunaannya.Bamsoet Ungkap Pentingnya Pemerintah Buat Undang-Undang yang Mengatur Digital Marketplace
Jumat, 28 Juni 2024 – 19:50 WIB Ketua MPR RI sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana S3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo saat menguji menguji mahasiswa S3 program doktor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Siti Yuniarti yang meneliti tentang 'Pengaturan Hukum Siber Dalam Platform Digital Marketplace Guna Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia' secara daring, Jumat (28/6). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI
Previous article:data pengeluaran hk 2019 sampai 2022
Next article:qq1221 asia
Related reading
- ● joker merah 2d
- ● tafsir mimpi 2d 21
- ● daftar pemain al nassr
- ● top up chip ungu higgs domino pakai pulsa
- ● erek erek 97 2d
- ● erek-erek 70
- ● erek42
- ● klasemen bri 1 2023
- ● bpo 77 slot login
- ● buku mimpi cicak 2d
- ● kunci jawaban brain out level 74
- ● pasarantogel2 login
- ● erek layangan
- ● aquaslot login
- ● buku mimpi 123