mbah paito
-
2024-10-08 01:39:59 Source:mbah paito
Browse(42712)
mbah paito,rtp jamuslot,mbah paito jpnn.com, JAKARTA - Respons Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suharto terkait adanya intervensi dan cawe-cawe dalam PK yang diajukan terpidana kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mardani H Maming dinilai normatif dan tidak kontekstual. Pasalnya, meski hakim mempunyai kebebasan, bukan berarti bisa menyimpangi hukum. “Pernyataan Suharto itu normatif, tetapi tidak kontekstual dengan kasusnya. Hakim itu benar punya kebebasan, tetapi bukan bebas untuk menyimpangi hukum jadi tidak boleh juga seenaknya,” kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, Rabu (28/8). Fickar mengungkapkapkan majelis hakim tidak dapat memaksakan intervensi apalagi melakukan cawe-cawe dalam pengambilan keputusan soal PK. Fickar pun menyoroti soal kabarnya ketua majelis hakim ngotot ingin hukuman Mardani dikurangi. “Kan sudah jelas dua hakim agung menolak PK Satu ngotot mengabulkan meskipun yang mengabulkan untuk ketua majelis tetap tidak bisa memaksa hakim-hakim anggotanya,” tegas dia. Dengan demikian, tegas Fickar, PK yang diajukan oleh Mardani sangat jelas harus ditolak oleh Mahkamah Agung. “Jadi PK itu memang harus ditolak,” tandasnya.Ada Tarik Menarik Terkait PK Mardani Maming, Respons Wakil Ketua MA Dinilai Normatif
Rabu, 28 Agustus 2024 – 10:52 WIB Mardani H Maming (kanan). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com
Previous article:pendeta wanita 2d togel
Next article:himalayaslot
Related reading
- ● malaysia vs china taipei
- ● mega777 login
- ● erek erek pembunuh
- ● kode alam burung hantu
- ● domino penghasil saldo dana tanpa deposit
- ● lxtoto wap
- ● angka melihat pocong 4d
- ● perbedaan biawak dan komodo
- ● semangat 4d
- ● bravompo slot
- ● ratutogel terbaru
- ● pengeluaran sgp 2021
- ● klasemen leganés
- ● pkv007
- ● berkah 303