RUU Pilkada Batal Disahkan, Rieke Sebut Pemerintah Wajib Lakukan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - DPR resmi membatalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa diganggu gugat.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan setelah para legislator membatalkan revisi tersebut. Maka saat ini ada tiga hal yang dilakukan oleh tiga institusi.

• Aksi Demo Mahasiswa Tolak RUU Pilkada di DPRD Riau Sempat Diwarnai Kericuhan

Pertama menurut Rieke, KPU wajib dengan segera melakukan perubahan PKPU Nomor 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota

"Untuk itu kami mendesak KPU segera selesaikan perubahan PKPU Nomor 8/2024 dengan mengakomodir semua pertimbangan dan amar putusan MK yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024," ujar Rieke dalam keterangannya, Jumat (23/8).

Kemudian, langkah kedua adalah DPR wajib segera mengagendakan rapat konsultasi dengan KPU dan pemerintah. Hal itu dilakukan guna membahas PKPU perubahan.

• Syahganda Puji Dasco yang Cepat Membatalkan Pembahasan RUU Pilkada

"Jadi perlu diingat dalam rapat dimaksud tidak ada ruang untuk mengubah putusan MK, dengan demikian sifat rapat konsultasi hanyalah pemenuhan prosedur pembentukan PKPU, yang memang perlu ada konsultasi dengan DPR dan pemerintah tanpa mengubah substansi," katanya.

Selanjutnya ketiga, ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).