karpet88
-
2024-10-07 02:20:24 Source:karpet88
Browse(1)
karpet88,apa yang dimaksud dengan offside dalam sepak bola,karpet88 jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mendorong penguatan peran MPR melalui amendemen UUD 1945. Sebab, dia mengungkapkan sejak amendemen keempat UUD 1945, peran MPR menjadi gamang. Melalui amendemen kembali, lanjut Said, MPR perlu ditempatkan sebagai lembaga negara yang berwenang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Ketiadaan GBHN membuat pemerintahan lima tahunan sangat bergantung orientasi pembangunan dari presiden terpilih tiap lima tahun," kata Said dikutip, Selasa (2/7). Said mengungkapkan risiko ketiadaan GBHN membuat presiden selanjutnya yang berbeda orientasi dan bisa berpotensi mengganggu kelangsungan tahapan pembangunan jangka panjang. Meskipun telah ada undang-undang (UU) yang mengatur rencana pembangunan jangka panjang, namun Said berpendapat kewenangan pengawasan hanya ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena itu, kata Said, meletakkan kembali GBHN dalam tata negara Indonesia akan menguatkan pengawasan berbasis bikameral, yakni DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Selain itu, kedudukan politiknya juga akan lebih kuat sebab secara bersamaan ditetapkan kembali Ketetapan MPR (Tap MPR) sebagai hierarki hukum yang berada di atas undang-undang," terangnya.Said Abdullah PDIP Dorong Penguatan Peran MPR Lewat Amendemen UUD 1945
Selasa, 02 Juli 2024 – 10:18 WIB Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyoroti peran MPR yang menjadi gamang sejak amendemen keempat UUD 1945. Foto: Humas DPR RI
Previous article:istana388 slot
Next article:datuk 168
Related reading
- ● gambar scatter domino
- ● bpo 777 login alternatif
- ● tafsir mimpi 2d 85
- ● sudut luar sepihak
- ● erek2 28
- ● top up chip pakai pulsa
- ● lirik lagu tragedi tali kutang
- ● www xxiv com 2020 china news today
- ● jvs88 rtp
- ● japanbet
- ● mangga dalam togel
- ● ekings indonesia
- ● no togel rumah sakit
- ● mimpi kacamata patah
- ● kit dls psm