Menjelang RUPS, BUMN Harus Bebas dari Politik Kotor

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum BUMN Universitas Indonesia, Teddy Anggoro menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menghindarkan perusahaan-perusahaan negara dari politik kotor, terutama menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pernyataan tersebut disampaikan Teddy di tengah maraknya demo dan hoaks yang menyerang beberapa pejabat tinggi BUMN.

"Salah satu bagian menimbang dalam UU BUMN, mengarahkan segala upaya untuk menjadikan BUMN perusahaan-perusahaan yang profesional yang akhirnya akan membawa pada kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Teddy.

• 4 Tahun Perkokoh Budaya AKHLAK, TASPEN Gelar Culture Festival

Menjelang RUPS, beberapa BUMN sering kali dihadapkan pada isu-isu yang tidak berdasar dan serangan politik yang bertujuan untuk melemahkan manajemen.

Kasus terbaru yang dialami oleh Wakil Direktur Utama MIND ID, dan Kamelia Faisal, Direktur Biofarma merupakan contoh nyata dari upaya-upaya tersebut.

"Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam manajemen BUMN. BUMN harus menjadi tempat bekerja yang kondusif, bebas dari politik kotor, terutama menjelang RUPS," kata Teddy.

• Kinerja Semester I 2024 Moncer, SIG Fokus Ciptakan Peluang Pertumbuhan dari Semen Hijau & Solusi Berkelanjutan

Menurutnya, menjaga lingkungan kerja yang profesional dan bebas dari intrik politik adalah langkah krusial untuk memastikan BUMN dapat beroperasi dengan optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan mengedepankan profesionalisme dan menjauhkan politik dari manajemen BUMN, Teddy percaya perusahaan-perusahaan negara dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.