Ingin Wujudkan Hubungan Industrial Berkeadilan di RI, PKS Gelar Talkshow

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sosial (PKS) memiliki komitmen kuat dalam menegakkan konstitusi terutama yang menyangkut ketidakadilan bagi para pekerja.

Untuk itu, Bidang Ketenagakerjaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar diskusi panel (talkshow) untuk menggali lebih dalam format ideal hubungan industri yang berkeadilan di Indonesia.

Kegiatan bertema Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilanini berlangsung di Kantor Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta, pada Selasa (13/8)2024) dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting yang berperan dalam dunia ketenagakerjaan dan industri.

• Selamat, Menaker Ida Raih Penghargaan Pioner Transformasi & Kemitraan Ketenagakerjaan

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.

Dalam sambutannya, Indra menuturkan acara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam format ideal hubungan industri yang berkeadilan di Indonesia, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Ia juga menegaskan komitmen PKS itu ditunjukkan melalu penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap tidak adil bagi para pekerja.

• Wamenaker Imbau Stakeholder Ketenagakerjaan Harus Berinovasi, Ini Tujuannya

“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS sudah menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada di garis terdepan dalam menolak RUU tersebut. Bahkan, setelah disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mencabut UU Cipta Kerja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Indra MH menjelaskan bahwa PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan di Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.