live draw sdy toto
-
2024-10-07 02:40:56 Source:live draw sdy toto
Browse(42593)
live draw sdy toto,unipin chip ungu,live draw sdy toto SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang bertujuan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan undang-undang. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keberadaan Polisi Pamong Praja bermula dari era Kolonial ketika VOC mulai menduduki Batavia di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both. Pada masa itu, sangat diperlukan upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Batavia, yang sering menghadapi serangan sporadis dari penduduk lokal maupun tentara Inggris. Baca juga : Satpol PP Segel 28 Toko yang Jual Miras Ilegal di Sleman Menghadapi peningkatan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, VOC membentuk BAILLUW—sebuah lembaga yang berfungsi sebagai polisi sekaligus jaksa dan hakim. Tugas utama BAILLUW adalah menyelesaikan perselisihan hukum antara VOC dan warga serta menjaga ketertiban. Di bawah kepemimpinan Raffles, struktur ini berkembang menjadi BESTURRS POLITIE, atau Polisi Pamong Praja, yang bertugas membantu pemerintah di tingkat kawedanan dengan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, menjelang akhir era Kolonial, khususnya selama pendudukan Jepang, organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar, dengan peran kepolisian dan militer yang semakin bercampur. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian dari struktur kepolisian meskipun belum ada dasar hukum yang jelas. Keberadaan hukum untuk Polisi Pamong Praja baru ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Baca juga : Protes Pedagang di Teras Malioboro 2, Pemkot Yogyakarta Dikecam karena Penanganan Kasar Berdasarkan peraturan tersebut, pada 30 Oktober 1948 didirikan Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon, yang pada 10 November 1948 diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Kemudian, pada 3 Maret 1950, nama lembaga ini diubah menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21. Pada 1962, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962, nama Kesatuan Polisi Pamong Praja berubah menjadi Pagar Baya. Lalu, pada 1963, berdasarkan surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1, Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, nama Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah. Perubahan berikutnya terjadi dengan UU No.22 Tahun 1999 yang mengubah nama menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Terakhir, dengan diterbitkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja diperkuat sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Meski nama dan struktur Polisi Pamong Praja telah mengalami beberapa perubahan, baik dari segi organisasi maupun nomenklatur, substansi tugas pokoknya tetap konsisten dan berfokus pada pelaksanaan tugas-tugas utama mereka. (satpolpp.jakarta/Z-3)
Previous article:maha168 login
Next article:login situs toto
Related reading
- ● erek erek tempat tidur
- ● udin macau
- ● hk angka keramat
- ● berapa lama permainan sepak bola
- ● tango 77 slot login
- ● final ucl 2014
- ● lipdrow makow
- ● susunan pemain tim nasional sepak bola korea selatan vs tim nasional sepak bola el salvador
- ● data master japan
- ● apk higgs domino x8 speeder tanpa password
- ● lontong pecel terdekat
- ● yordania live draw
- ● mexico de liga expansion
- ● asbak togel
- ● cr88 slot login