masbro 777
-
2024-10-08 18:05:35 Source:masbro 777
Browse(23)
masbro 777,arenatoto,masbro 777 jpnn.com, JAKARTA - Upaya menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sempat menjadi perbincangan hangat para politisi. Tak sedikit yang menyebut upaya itu sebagai kode untuk mengakomodasi kepentingan Presiden Joko Widodo semata ketika sudah tak jadi Presiden. Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna menilai jika merujuk pada latar belakang pembubaran DPA saat itu ada beberapa faktor. Salah satunya dianggap sangat tidak efisien. “Pembentukan lembaga-lembaga baru menyebabkan arah dan tujuan DPA menjadi tidak jelas. Lembaga-lembaga baru ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang lebih jelas," kata Prof Henry kepada wartawan, Jumat (13/9/2924). Menurut Prof Henry, penghapusan Lembaga DPA yang diwacanakan dihidupkan kembali seperti era Orde Baru, tentu tidak kemudian secara otomatis menghilangkan fungsi memberikan pertimbangan kepada presiden. Sebagai gantinya, amendemen keempat UUD 1945 mengubah Pasal 16 menjadi pembentukan "suatu dewan pertimbangan." Dia menjelaskan Pasal 16 UUD NRI 1945 mengatur presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. "Jadi, fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) lebih efesien secara teknis" katanya.Profesor Henry Indraguna Merespons Wacana Pembentukan Kembali DPA
Minggu, 15 September 2024 – 09:28 WIB Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna, S.H. Foto: Dokumentasi pribadi
Previous article:daftar auroratoto1
Next article:prediksi sassuolo vs fiorentina
Related reading
- ● jet4d login
- ● buku mimpi 2d hotel
- ● komposisi dan dekomposisi bangun datar
- ● erek erek kutilang
- ● jepang qiuqiu
- ● chip ungu murah 1m
- ● tools termux.my.id axis
- ● statistik tim nasional sepak bola myanmar vs tim nasional sepak bola korea utara
- ● mobil bugatti ronaldo
- ● 8togel sgp
- ● apriltoto login
- ● gitar100 login
- ● garnacho umur
- ● erek erek makan bersama
- ● bantengslot